Kursi Panas Presiden

Bandung, Swamedium.com — Pada hari Minggu tanggal 30 Juni lalu, Jokowi ditetapkan KPU sebagai Presiden. Kemenangannya boleh disebut kontroversial. Di samping tudingan kecurangan juga jejak darah masih tertinggal.

Kasus “pembiaran” meninggal hampir 700 petugas pemilu tak bisa dibiarkan. Mestilah diusut. Tak cukup sampai “meninggal kelelahan”. Hakim MK dan para pihak yang bekerja marathon kadang semalaman nyatanya tidak meninggal. Aneh desakan untuk menyelidiki kematian ini tidak dipedulikan Pemerintah. Selalu ditepis dan dihindari. Bahkan yang menduga duga sebab kematian justru disalahkan dan diproses hukum. Ada apa sebenarnya dibalik ini. Ada persoalan kemanusiaan serius yang seharusnya tak boleh diremehkan.

Satu nyawa wajib dipertanggungjawabkan tuntas, apalagi sampai ratusan.

Demikian juga dengan peristiwa tragis 22 Mei 2019. Mencolok sekali pelanggaran HAM yang diduga melibatkan aparat. Presiden pun tidak mengambil kebijakan apa-apa. Inipun bisa masuk “crime by omission”. Tak ada tindakan pencegahan bahkan yang terjadi adalah pengambangan kasus. Pengaburan pun terjadi dengan tudingan makar lah, penembakan Jenderal lah, hingga pengumuman bahwa korban seluruhnya adalah “perusuh”. Aksi terjadi di depan Bawaslu sedangkan korban meninggal “berceceran” di Tanah Abang, Petamburan, dan Slipi. Seperti skenario. Konon dalang sudah diketahui tapi hingga kini tetap saja misteri. Brimob kah terduga utama atau pihak ketiga. Penyiksaan maupun penembakan merupakan pelanggaran HAM berat.

Presiden harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Ini konsekuensi tidak mundurnya Jokowi dari status sebagai Kepala Pemerintahan. Jika meninggalnya hampir 700 petugas Pemilu dan 9 orang dalam aksi 22 Mei 2019 itu menyangkut penanganan baik aparat maupun KPU yang tidak dilakukan langkah konkrit oleh Pemerintah, maka Kepala Pemerintahan harus bertanggungjawab.



sumber SwaMedium https://www.swamedium.com/2019/07/04/kursi-panas-presiden/

Post a Comment

0 Comments