Bila SKT Ditolak, Kemendagri: FPI Tetap Bebas Melakukan Kegiatan Dan Program Kerjanya



Sabtu, 6 Juli 2019

Faktakini.net, Jakarta - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) tetap bebas melakukan kegiatan dan program kerjanya apabila Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas yang sudah diajukan oleh FPI ditolak oleh Kemendagri.

Saat ini permohonan perpanjangan SKT belum dikabulkan Kemendagri dengan alasan persyaratan kurang. Kemendagri akan mengembalikan berkas permohonan perpanjangan SKT itu ke FPI.

"Kalau nanti kami kembalikan [berkasnya], berarti kan belum punya SKT. Artinya mereka belum punya badan hukum. Kalau mereka belum punya SKT berarti mereka belum punya badan hukum, belum punya perizinan," tutur Soedarmo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).

FPI sendiri selama ini dikenal sebagai Ormas Islam yang gencar melakulan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk turun membantu di berbagai lokasi bencana.

Walaupun demikian FPI sejak awal berdirinya tegas menolak mengambil dana hibah atau bansos dari pemerintah, jarena hal ini merupakan amanat dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab bahwa anggota dan pengurus FPI dilarang keras untuk mengambil dana dari pemerintah demi untuk menjaga independensi FPI dan karena FPI bukan kacung penguasa.

Dana FPI selama ini dari swadaya anggota FPI sendiri serta umat Islam yang simpati dan mendukung perjuangan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, alhamdulillah.

FPI berbeda dengan ormas-ormas lainnya yang tiap tahun menerima kucuran dana pemerintah, sehingga banyak diantaranya membeo dan selalu mengiyakan perkataan penguasa.

Soedarmo mengatakan, konsekuensi yang harus ditanggung FPI adalah tidak mendapat dana bantuan ormas dari pemerintah untuk sementara. Dana akan kembali diberikan apabila SKT FPI kembali berlaku. (Yang mana faktanya FPI sejak awal berdirinya tidak pernah mengambil 1 Rupiah pun dana bantuan hibah dan sejenisnya itu).

Soedarmo menegaskan, FPI tetap boleh melakukan kegiatan atau program kerja yang telah dirancang. Soedarmo tidak melarang hal tersebut.

"Meskipun SKT-nya mungkin belum dikeluarkan. Enggak ada masalah. Monggo, enggak ada masalah," ucap Soedarmo.

Soedarmo juga mengatakan FPI bisa saja terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jika benar demikian, FPI tetap tidak bisa disebut sebagai ormas, melainkan sebagai perkumpulan.

Ia menyatakan bahwa suatu kelompok bisa disebut ormas jika telah memiliki SKT dari Kemendagri. Itu berlaku bagi semua kelompok yang mengatasnamakan ormas.

"Jadi semua ormas yang di Kemenkumham itu, ya mereka itu penyebutannya adalah perkumpulan. Kalau ormas pure ya di Kemendagri melalui surat keterangan terdaftar (SKT) tadi," tutur Soedarmo.

Permendagri No. 57 tahun 2017 menyatakan bahwa masa berlaku SKT ormas adalah 5 tahun. SKT milik FPI sudah habis masa berlakunya pada 20 Juni lalu.

FPI lantas mengajukan permohonan perpanjangan SKT. Namun, Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo mengatakan ada syarat administrasi yang belum terpenuhi. Nantinya, pada 11 Juli atau 15 hari setelah pengajuan, berkas bakal dikembalikan kepada FPI.

"Setelah kita verifikasi masih banyak kekurangannya. Masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi," tutur Soedarmo.

Sekum FPI Haji Munarman menegaskan bahwa tak ada istilah izin dalam UU Ormas.

Beliau menepis bahwa pihaknya tak memiliki 'izin' meski Kemendagri belum mengabulkan permohonan pihaknya mendapatkan SKT.

"Dalam UU Ormas tidak ada nomenklatur 'izin' atau 'perizinan'. Jadi agar rakyat mendapat edukasi politk yang benar, penggunaan diksi 'izin' dalam berbagai public discourse harus segera dihentikan karena itu pembodohan terhadap bangsa ini secara total," tutur dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).

Menurutnya, pelaksanaan hak-hak warga negara, termasuk berkumpul dan berorganisasi, seharusnya tak memerlukan perizinan dan pemerintah.

"Jangan sampai bangsa yang sudah merdeka hampir 75 tahun ini, alam pikirannya masih sama seperti alam pikiran bangsa yang masih dibawah kolonialisme, yaitu pelaksanaan hak dasar warga negara secara normatif perlu atau memerlukan izin dari penguasa," tutur Munarman.

Menurutnya, ormas terdiri dari dua jenis. Pertama, ormas berbadan hukum yang mana status badan hukumnya diperoleh dari Kemenkumham. Kedua, ormas tidak berbadan hukum. Munarman merujuk dari UU No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas tidak berbadan hukum, lanjut Munarman, bisa mendaftar atau mencatatkan dirinya ke Kemendagri. Dia menyebut itu bisa dilakukan secara sukarela.

"Yang apabila sudah mendaftar, maka Kemendagri memberikan Surat Keterangan Terdaftar, bukan 'izin' eksistensi sebuah ormas," tandasnya.

Foto: Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Soedarmo

Sumber: cnndonesia.com

sumber Fakta Kini https://www.faktakini.net/2019/07/bila-skt-ditolak-kemendagri-fpi-tetap.html

Post a Comment

0 Comments